Tentang Palang Merah Remaja (PMR)
Mengenal sejarah, prinsip dasar, dan Tri Bakti PMR Tingkat Madya (SMP/MTs).
Sejarah Singkat Kepalangmerahan & PMR
Gerakan Kepalangmerahan berawal dari inisiatif kemanusiaan di medan perang Eropa pada pertengahan abad ke-19, sebelum berkembang menjadi jaringan kemanusiaan global yang netral dan diakui oleh hukum internasional. Kisah ini dimulai pada 24 Juni 1859 dalam Pertempuran Solferino di Italia Utara, ketika seorang pengusaha asal Swiss bernama Jean Henry Dunant menyaksikan langsung pertempuran berdarah antara pasukan Prancis-Sardinia melawan Kekaisaran Austria yang menewaskan dan melukai lebih dari 40.000 prajurit tanpa perawatan medis yang memadai. Tergerak oleh penderitaan tersebut, Dunant mengorganisasi warga sipil setempat untuk menolong seluruh korban tanpa membedakan kubu dengan semboyan Tutti fratelli yang berarti semua bersaudara. Sekembalinya ke Jenewa pada tahun 1862, Dunant menerbitkan buku berjudul Un Souvenir de Solférino (Kenangan dari Solferino) yang memuat dua gagasan fundamental, yakni membentuk organisasi sukarelawan medis di setiap negara pada masa damai untuk membantu dinas medis militer saat perang, serta merumuskan perjanjian internasional yang melindungi prajurit yang terluka beserta tenaga medis yang menolong mereka. Gagasan ini diwujudkan pada 17 Februari 1863 saat Dunant bersama empat warga Jenewa lainnya, yaitu Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, dan Théodore Maunoir, membentuk Komite Lima yang kelak menjadi Komite Internasional Palang Merah (ICRC), hingga akhirnya dua belas negara menandatangani Konvensi Jenewa Pertama pada 22 Agustus 1864 sebagai fondasi Hukum Humaniter Internasional yang sekaligus mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih.
Di Indonesia, sejarah kepalangmerahan bermula pada masa kolonial ketika pemerintah Belanda mendirikan cabang Palang Merah Belanda bernama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (NERKAI) pada 21 Oktober 1873. Upaya tokoh medis pribumi seperti dr. R.C.L. Senduk dan dr. Bahder Djohan untuk membentuk Palang Merah Nasional Indonesia pada tahun 1932 sempat ditolak oleh pemerintah Belanda dan konferensi NERKAI pada tahun 1940. Barulah tujuh belas hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo membentuk badan Palang Merah Nasional melalui Panitia Lima yang beranggotakan dr. R. Mochtar, dr. Bahder Djohan, dr. Joehana, dr. Marjuki, dan dr. Sitanala, sehingga Palang Merah Indonesia (PMI) resmi berdiri pada 17 September 1945 dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua umum pertama. PMI kemudian memperoleh pengakuan internasional dari ICRC pada 15 Juni 1950 dan diterima sebagai anggota Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (kini IFRC) pada Oktober 1950. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pembinaan generasi muda yang secara global berawal dari aksi kemanusiaan anak-anak di Kanada dan Amerika Serikat saat Perang Dunia I serta keputusan Sidang Liga Perhimpunan Palang Merah tahun 1919 turut diadopsi di tanah air melalui Kongres PMI ke-4 pada Januari 1950 di Jakarta, hingga akhirnya PMI Pusat meresmikan berdirinya Palang Merah Pemuda (PMP) pada 1 Maret 1950 atas prakarsa Ny. Siti Dasimah dan Paramita Abdurachman sebelum namanya disesuaikan menjadi Palang Merah Remaja (PMR).
Secara hukum internasional, lambang gerakan kepalangmerahan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai tanda pelindung untuk melindungi personel serta fasilitas medis saat konflik bersenjata dan sebagai tanda pengenal yang menunjukkan keterkaitan dengan gerakan. Terdapat tiga lambang resmi yang diakui dunia internasional, dimulai dari Palang Merah pada Konvensi Jenewa 1864 yang merupakan kebalikan warna bendera nasional Swiss sebagai bentuk penghormatan kepada negara netral penggagas konvensi dan bukan simbol keagamaan, diikuti oleh Bulan Sabit Merah yang digunakan Kekaisaran Ottoman pada Perang Rusia–Turki tahun 1876 karena alasan sensitivitas budaya dan agama prajuritnya sebelum diakui resmi dalam Konvensi Jenewa 1929, serta Kristal Merah yang diadopsi melalui Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa pada 8 Desember 2005 sebagai alternatif netral yang bebas dari konotasi agama, budaya, maupun politik. Di tingkat nasional, lambang PMI menampilkan palang merah di tengah perisai bunga melati putih berkelopak lima dengan garis tepi merah yang melambangkan Pancasila sebagai dasar negara, keberanian, serta kesucian niat kemanusiaan. Sementara itu, lambang PMR menggunakan perisai berbingkai merah dengan palang merah di tengah bertuliskan Palang Merah Remaja, yang pembinaannya terbagi ke dalam tiga tingkatan berdasarkan jenjang usia dan warna syal, yakni PMR Mula untuk tingkat SD atau sederajat berusia 10 hingga 12 tahun bersyal hijau yang berfokus pada pengenalan hidup sehat dan kepedulian dasar, PMR Madya untuk tingkat SMP atau sederajat berusia 12 hingga 15 tahun bersyal biru langit yang berfokus pada dukungan teman sebaya serta pertolongan pertama, dan PMR Wira untuk tingkat SMA atau sederajat berusia 15 hingga 17 tahun bersyal kuning cerah yang berfokus pada peran pendidik sebaya dan kepemimpinan.
Keseluruhan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional tersusun atas tiga komponen yang mandiri namun saling terhubung, yaitu ICRC yang berperan menjaga Hukum Humaniter Internasional dan melindungi korban konflik bersenjata, IFRC yang mengoordinasikan bantuan bencana alam serta program kemanusiaan pada masa damai, dan Perhimpunan Nasional seperti PMI yang bekerja di masing-masing negara. Seluruh komponen gerakan dan anggota PMR terikat pada Tujuh Prinsip Dasar Gerakan yang disahkan di Wina pada tahun 1965, yaitu Kemanusiaan (Humanity) untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana pun berada, Kesamaan (Impartiality) yang tidak membedakan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial, maupun pandangan politik, Kenetralan (Neutrality) dengan tidak memihak pihak yang bertikai atau terlibat dalam kontroversi politik, ras, agama, dan ideologi, Kemandirian (Independence) agar tetap otonom meski membantu pemerintah dalam tugas kemanusiaan, Kesukarelaan (Voluntary Service) sebagai gerakan bantuan yang tidak mencari keuntungan, Kesatuan (Unity) yang menegaskan hanya ada satu perhimpunan di dalam satu negara dan terbuka untuk semua orang, serta Kesemestaan (Universality) yang bersifat mendunia dengan status sederajat dan tanggung jawab yang sama antarperhimpunan nasional untuk saling membantu.